Ketua IMM Dompu, Amin Rais: Persoalan Dompu Tak Cukup Diselesaikan dengan Pendekatan Hukum

banner 120x600

Dompu, Voicemuslim.com – Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Dompu, Amin Rais, S.Pd., menilai bahwa berbagai persoalan sosial yang berkembang di Kabupaten Dompu, mulai dari kriminalitas, peredaran narkoba, pembabatan hutan liar, dugaan praktik illegal logging, hingga maraknya aksi pemblokiran jalan, membutuhkan pendekatan penyelesaian yang lebih komprehensif daripada sekadar penegakan hukum.

Pandangan tersebut disampaikan Amin setelah melakukan serangkaian analisis, refleksi, serta diskusi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk unsur Kepolisian Resor (Polres) Dompu, Kasat Narkoba, Kasat Reskrim, dan Kapolres Dompu.

Menurutnya, diskursus yang berkembang dalam sejumlah pertemuan tersebut cenderung berorientasi pada konstruksi hukum, instrumen pidana, serta mekanisme penindakan sebagai basis utama dalam merespons berbagai persoalan sosial. Padahal, menurut Amin, pendekatan tersebut belum tentu mampu menyentuh akar persoalan apabila tidak disertai pembenahan aspek sosial, struktural, dan kesadaran masyarakat.

“Kalau kita menggunakan interpretasi politik untuk membaca fenomena sosial ini, persoalannya tidak sesederhana pelanggaran hukum dan penindakan pidana. Kita perlu melihat struktur kepentingan, relasi kekuasaan, serta berbagai faktor yang memungkinkan persoalan-persoalan tersebut terus berulang,” ungkapnya.

Amin juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Ia berpandangan bahwa setiap institusi yang memiliki kewenangan dalam penanganan persoalan publik harus terbuka terhadap evaluasi masyarakat agar tidak muncul persepsi mengenai adanya konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum.

Ia menilai, persoalan narkoba, misalnya, tidak cukup hanya dilihat sebagai kejahatan individual, tetapi juga harus dikaji melalui kemungkinan adanya jaringan, relasi, dan kepentingan yang membuat peredarannya terus berlangsung. Demikian pula persoalan lingkungan hidup, yang menurutnya tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola sumber daya alam, pengawasan, serta kepentingan ekonomi dan politik di belakangnya.

“Menjadi ironi ketika penegakan hukum terus digaungkan, tetapi persoalan yang sama tetap berulang. Karena itu, kita harus berani mengevaluasi apakah selama ini pendekatan yang digunakan benar-benar menyelesaikan akar masalah atau justru hanya menangani gejala yang muncul di permukaan,” tegas Amin.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa instrumen hukum dan ketentuan pidana tetap memiliki kedudukan penting dalam menjaga ketertiban serta memberikan kepastian hukum. Namun, menurutnya, penegakan hukum tidak akan mencapai hasil optimal apabila tidak dibarengi dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kesadaran kolektif.

“Percuma penegakan hukum dimasifkan apabila pembangunan kesadaran masyarakat diabaikan. Kita membutuhkan kesadaran intelektual agar masyarakat mampu berpikir kritis, kesadaran hukum agar memahami hak dan kewajibannya, serta kesadaran spiritual sebagai fondasi moral dalam kehidupan sosial,” jelasnya.

Atas dasar itu, Amin mengajak seluruh elemen pemuda, masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memperkuat sinergi dan membangun gerakan kolektif yang berorientasi pada edukasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas generasi muda.

Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan di Dompu membutuhkan keterlibatan semua pihak secara kooperatif, terbuka, dan bebas dari kepentingan yang dapat mencederai tujuan bersama. Ia juga menekankan bahwa pemuda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penonton di tengah berbagai persoalan daerah, melainkan harus mengambil peran sebagai kekuatan intelektual, moral, dan sosial.

“Ini bukan semata-mata persoalan kepolisian, kejaksaan, pemerintah, ataupun masyarakat. Ini adalah persoalan bersama yang membutuhkan tanggung jawab bersama. Kita harus membangun kesadaran, melakukan edukasi, dan membina generasi secara berkelanjutan,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Amin menegaskan bahwa masa depan Dompu tidak cukup dibangun melalui pendekatan represif (penindakan), tetapi membutuhkan transformasi kesadaran masyarakat yang berlandaskan nilai intelektualitas, supremasi hukum, dan spiritualitas.

Ia optimistis, apabila sinergi antarelemen masyarakat dapat dibangun secara konsisten dan tanpa kepentingan pragmatis, berbagai persoalan sosial, kriminalitas, serta kerusakan lingkungan di Dompu dapat ditangani secara lebih mendasar dan berkelanjutan.

banner 325x300
Writer: ArEditor: M. Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *